Betun, JurnalDemokrasi.com-Kletek, sebuah kampung pesisir di Desa Kletek Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi Kampung Moderasi Beragama.
Kampung ini selanjutnya akan menjadi pusat moderasi beragama bagi desa-desa lain di kabupaten yang berbatasan langsung dengan Negara Timor Leste dan Australia itu.
Untuk diketahui publik, Bupati Malaka Dr Simon Nahak, SH, MH telah melaunching Kampung Kletek sebagai pusat moderasi beragama pada Kamis (27/07/2023).
Bupati Simon dalam sambutannya sangat mengapresiasi kegiatan seperti ini.
“Kehadiran Kampung Moderasi Beragama di Kletek menandakan kehidupan toleransi antarumat beragama di wilayah perbatasan ini sangat kondusif”, jelas Bupati Simon.
Diungkapkan, dalam program kerja SAKTI yang diusungnya bersama Wakil Bupati Kim Taolin tertuang item toleransi. Ini dijewantahkan kepada masyarakat dengan sebuah kampung moderasi. Sebagai kampung moderasi, Kampung Kletek akan menjadi contoh bagi kampung atau desa lainnya.
“Saya yakin, Malaka akan semakin maju dalam kehidupan beragama,” tandas Bupati Simon yang berprofesi Praktisi Hukum ini.
Orang nomor satu Malaka ini mengakui Kampung Kletek menjadi Kampung Moderasi Beragama adalah pilihan yang sangat tepat.
“Saya melihat, kehidupan masyarakat di Kletek ini sudah sangat heterogen. Walau begitu, masyarakat saling menjaga, saling menghormati dan penuh kekeluargaan. Inilah bentuk toleransi yang sesungguhnya karena walau berbeda agama dan suku tapi tetap hidup damai,” kata Bupati Malaka.
Bupati Simon lebih jauh mengajak seluruh warga untuk menolak segala bentuk intoleransi yang memecah-belah persatuan dan kesatuan.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
