Daerah  

Tenaga Kontrak Malaka-NTT Diberhentikan Bupati Simon Nahak Diam-diam, Koq Bisa ?

Avatar photo
Reporter : Redaksi Editor: Cyriakus Kiik

Malaka, JurnalDemokrasi.com – Sejumlah tenaga kontrak daerah yang tersebar di berbagai kantor, badan dan dinas di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malaka Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) diberhentikan Bupati Simon Nahak secara diam-diam.

Para tenaga kontrak daerah tersebut diberhentikan tanpa alasan mendasar. Apakah pemberhentian mereka digantikan orang lain? Kalau diganti, siapa mereka? Kenapa pula diberhentikan atau diganti di pertengahan tahun anggaran ?

Advertisement
Scroll kebawah untuk lihat konten

Beberapa tenaga kontrak daerah yang ditemui Tim Media ini pada waktu dan tempat berbeda, mempertanyakan alasan pemberhentian mereka.

Yovita Abuk Tetik, mantan salah satu tenaga kontrak di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malaka yang ditemui di Betun pada Senin (05/08/2024), mengatakan, pemberhentian tenaga kontrak daerah yang dilakukan Pemkab Malaka tidak ada satu alasan mendasar. Sebab, selama ini dia menjalankan tugas dengan baik.

“Saya tidak tahu, tadi Pak Kabid kirim SK dan menyampaikan bahwa saya dicoret dari teko. Tidak ada satu alasan pun yang disampaikan Pak Kabid kepada saya,” kata Vita.

Setelah membaca dan mencermati SK tersebut, Vita mengaku kalau SK tersebut diterbitkan Bupati Malaka pada 3 Juni 2024. Namun dirinya baru terima SK pada 5 Agustus 2024

Keputusan ini, kata Vita, sangat mendiskriminasi anak-anak Malaka karena pemberhentian itu tanpa satu alasan mendasar. Apa lagi ini dalam situasi politik Pilkada

“Kami pertanyakan ada apa sebenarnya. Jangan-jangan ini sengaja dimainkan untuk kepentingan politik oknum tertentu dalam hajatan Pilkada 2024,” tandasnya

Menurut Vita, seharusnya Pemda Malaka mengumumkan hasil pemberhentian tenaga kontrak daerah sehingga tidak muncul multitafsir di publik.

Sangat mengherankan, lanjut dia, saat pembekuan tenaga kontrak daerah 3000 orang itu diumumkan secara resmi di Gua Lordes Tubaki. Tetapi, kali ini sangat berbeda.

Baca Juga :   Musrenbang Lembata tidak Sentuh Masalah PMI

“Saya menduga pemberhentian tenaga kontrak daerah secara diam-diam ini jangan sampai ada muatan politik Pilkada 2024. Sehingga nama yang diganti tidak diumumkan secara terbuka,” ucapnya