TPDI: Aksi Brutal Anggota Polri Terhadap Warga di NTT Mencoreng Marwah Polri yang PRESISI

Avatar photo
Reporter : Redaksi Editor: Cyriakus Kiik

 Jakarta, JurnalDemokrasi.com – Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) menilai aksi kekerasan brutal yang dilakukan dua oknum anggota Kepolisian Brimob Polda NTT di Maumere, Kabupaten Sikka, pada 10 September 2023 terhadap korban Tadeus Nong Payung dan Martinus Rino menambah daftar panjang jumlah korban kekerasan brutal yang dilakukan anggota Polri terhadap warganya.

Dalam waktu hampir bersamaan tepatnya 13 September 2023, kasus serupa terjadi di Labuan Bajo, Mangarai Barat. Kuat dugaan, AKP Ivans Drajat, oknum Kapolsek Komodo jajaran Polres Manggarai Barat memukul seorang Security Bank BRI yang disebut-sebut bernama Gio, lantaran ditegur karena menggunakan helm saat masuk ATM.

Advertisement
Scroll kebawah untuk lihat konten

Menurut Petrus, tindakan oknum anggota Polri itu gambaran kecongkakan anggota Polri di tengah masyarakat Flores-NTT yang dikenal santun dan ramah. Oknum anggota Polri itu tidak merasa sebagai warga bangsa yang sama.

“Ini praktik-praktik tidak terpuji yang harus dihentikan dan karena itu harus menjadi perhatian khusus Kapolda NTT, karena bagaimanapun juga perilaku oknum anggota Polri berupa memukul warga hingga luka-luka berat, dapat dikualifikasi sebagai kejahatan penganiayaan. Karena itu harus diproses Hukum dan Etik, berjalan seiring sesuai dengan ketentuan tuntutan masyarakat”, tandas Petrus.

Petrus lebih jauh meminta pimpinan Polda NTT memberikan perhatian khusus terutama proses hukum yang transparan dan akuntabel terhadap siapapun anggotanya yang melakukan tindak kekerasan penganiayaan terhadap warga.

“Tndakan itu bukan saja sebagai Tindak Pidana tetapi juga sebagai tindakan melanggar Etika”, tandas Petrus.

Advokat PEREKAT Nusantara ini mengatakan, setiap anggota Polri baik dalam menjalankan tugas maupun di luar tugas, terikat pada aturan Hukum dan Kode Etik. Dalam hal Kode Etik, anggota Polisi terikat dengan 4 (empat) kategori Etika, yaitu Etika Kepribadian, Etika Kenegaraan, Etika Kelembagaan dan Etika dalam hubungan dengan masyarakat.

Baca Juga :   Ahli Waris Raymundus Seran Sonbai dan Klara Hoar Somasi Dinas Dikbud Malaka

“Selama ini, anggota Polri banyak di antaranya yang berperilaku melanggar Etika Kemasyarakatan di samping melanggar Hukum. Terlalu banyak tindak kekerasan terhadap warga masyarakat yang dilakukan anggota Polri di hampir setiap kabupaten di NTT, berupa aksi pemukulan, penganiayaan dan kekerasan verbal lainnya, baik ketika dalam bertugas maupun di luar tugas”, ungkap Petrus.

Dijelaskan, anggota Polri ketika bertugas di lapangan, tidak boleh menempatkan diri hanya sebagai Penegak Hukum, karena dalam diri setiap anggota Polri, melekat tugas dan fungsi sebagai Pelindung dan Pengayom Masyarakat.

“Tugas sebagai Pengayom dan Pelindung masyarakat, tidak boleh dilepaskan dari tugas sebagai Penegak Hukum. Fungsi Polri sebagai Pengayom dan Pelindung masyarakat harus dibudayakan dan menjadi kebanggaan bagi setiap anggota Polri, sehingga kekerasan yang selama ini terjadi bisa diminimalisir”, katanya.

Selain itu, menurut Petrus, tidak adanya sikap tegas dari Pimpinan Polri. Sebab, budaya melindungi korps secara berlebihan juga membuat Pimpinan Polri mengabaikan persoalan Disiplin dan Etika anggota Polri di tengah masyarakat.