Australia akan Gelar Referendum

Avatar photo
Reporter : Redaksi Editor: Cyriakus Kiik

Jakarta, JurnalDemokrasi.com – Australia akan menggelar referendum bersejarah pada 14 Oktober 2023 mendatang untuk memutuskan apakah akan mengakui masyarakat Aborigin dan Penduduk Kepulauan Selat Torres dalam konstitusi negara tersebut.

Pun untuk membentuk badan permanen bagi mereka untuk memberikan nasihat mengenai undang-undang.

Advertisement
Scroll kebawah untuk lihat konten

Usulan ini menjadi bahan perdebatan sengit di Australia. Pasalnya, referendum di negara ini belum berhasil selama hampir 50 tahun.

Agar rencana ini berhasil, mayoritas warga Australia harus memilih “ya”. Diperlukan juga dukungan mayoritas di setidaknya empat dari enam negara bagian Australia.

Komposisi, fungsi, dan wewenang badan tersebut, yang nasihatnya tidak mengikat, kemudian akan dirancang dan diperdebatkan oleh parlemen.

Saat mengumumkan tanggal pemungutan suara pada rapat umum di Adelaide, Perdana Menteri Anthony Albanese menyebut pemungutan suara tersebut sebagai “kesempatan sekali dalam satu generasi untuk menyatukan negara kita dan mengubahnya menjadi lebih baik”.

The Voice akan menjadi “sebuah komite yang terdiri dari Penduduk Asli Australia, yang dipilih oleh Penduduk Asli Australia, dan memberikan nasihat kepada pemerintah sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang lebih baik bagi Penduduk Asli Australia”, katanya, dikutip BBC, Rabu (30/8/2023) seperti disiarkan CNCB Indonesia, edisi tayang Rabu (30/08/2023) di bawah titel: Tetangga RI Bakal Gelar Referendum, Ada Apa?

“Anda diminta… untuk mengatakan ‘ya’ terhadap sebuah gagasan yang waktunya telah tiba – untuk mengatakan ‘ya’ terhadap undangan yang datang langsung dari masyarakat Aborigin dan Penduduk Pribumi Selat Torres sendiri.”

Hal ini direkomendasikan oleh dokumen bersejarah pada 2017 yang disebut Pernyataan Uluru dari Hati. Disusun oleh lebih dari 250 pemimpin masyarakat adat, pernyataan ini dianggap sebagai seruan terbaik, meskipun tidak bulat, untuk melakukan reformasi yang berdampak pada warga First Nations Australia.

Baca Juga :   Maroko Mendukung penuh Perjuangan Palestina di Mahkamah Internasional