Anwar Usman Tidak Berhak Memilih dalam Pemilihan Ketua MK Baru Hari Ini

Avatar photo
Reporter : Redaksi Editor: Cyriakus Kiik

Jakarta, JurnalDemokrasi.com – Dari lima butir amar putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), dua butir paling penting terkait pemilihan Ketua MK sebagai pengganti Anwar Usmam hari ini, Kamis (09/11/2023), adalah amar tentang memberhentikan Anwar Usman dari jabatan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), dan menyatakan Anwar Usman tidak berhak mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan MK sampai masa jabatan sebagai Hakim Konstitusi berakhir.

Koordinator Penggerakan Advokat (PEREKAT) Nusantara dan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus dalam rilis yang diterima JurnalDemokrasi.com, Kamis (09/11/2023) pagi, menegaskan, untuk menjaga kemurnian pemilihan pimpinan MK dari pengaruh anasir-anasir Anwar Usman dan istana dengan calon pimpinan yang baru maka Wakil Ketua MK Saldi Isra selaku yang diberi mandat oleh putusan MKMK untuk menyelenggarakan pemilihan pimpinan MK yang baru, harus membuat tata tertib pemilihan termasuk ketentuan yang menyatakan Anwar Usman tidak berhak memilih dan dipilih.

Advertisement
Scroll kebawah untuk lihat konten

“Ini adalah tindakan untuk mengisolir Anwar Usman dari aktivitas yang berhubungan dengan proses pemilihan pimpinan MK dan konsekuensi dari amar putusan MKMK yang menyatakan Anwar Usman tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan MK sampai dengan masa jabatan sebagai Hakim Konstitusi berakhir”, tandas Petrus.

Menurut Petrus, pengisolasian terhadap Anwar Usman dari aktivitas yustisial dan judisial di MK, termasuk dalam soal proses pemilihan pimpinan MK, merupakan suatu sanksi sosial yang berasal dari kebijakan Pimpinan MK yang baru nanti agar putusan MKMK ini benar-benar membawa efek jera buat Anwar Usman dan mengembalikan marwah MK pada posisi semula.

PEREKAT Nusantara dan TPDI akan hadir di Gedung MK untuk memantau jalannya Sidang Musyawarah Pemilihan Ketua MK yang baru dan diharapkan Ketua MK terpilih nanti bisa benar-benar tidak berafiliasi dengan Anwar Usman, apalagi yang memiliki hubungan keluarga dengan Pak Lurah.

Baca Juga :   BUNGUL!! Sekjen PWI Laporkan Dewan Kehormatan PWI ke Dewan Kehormatan PWI

Anwar Usman Ngeyel

Pernyataan Anwar Usman dalam keterangan pers pada Rabu (8/11/2022), mengatakan, pihaknya merasa difitnah dalam penanganan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia capres-cawapres di Mahkamah Konstitusi (MK).