Ulah Anwar Usman, Presiden dan MK Tuai Krisis Kepercayaan Publik

Avatar photo
Reporter : Redaksi Editor: Cyriakus Kiik

Oleh: Petrus Selestinus, Koordinator PEREKAT Nusantara dan TPDI

PARA Advokat yang tergabung dalam Pergerakkan Advokat (PEREKAT) Nusantara dan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) siang tadi, 6 Nopember 2023, pukul 13.00 WIB secara resmi menyampaikan “PERNYATAAN KEPRIHATINAN” kepada MKMK, terkait kondisi objektif yang dihadapi MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) dan PRESIDEN JOKOWI menghadapi krisis kepercayaan publik yang semakin meluas, akibat faktor Nepotisme yang melekat dalam diri Anwar Usman, Ketua MK.

Advertisement
Scroll kebawah untuk lihat konten

Pernyataan Keprihatinan PARA ADVOKAT Perekat Nusantara dan TPDI kepada MKMK dimaksudkan agar MKMK bertindak cepat dan maksimal, terlebih-lebih putusannya dalam soal dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi terhadap 9 Hakim Konstitusi yang bakal dibacakan besok, benar-benar mencerminkan putusan yang objektif tanpa ada intervensi dari kekuasaan manapun.

Meskipun posisi MK dalam keterpurukan akibat hubungan keluarga Ketua MK Anwar Usman dengan Presiden Jokowi yang melekat dengan tugas Anwar Usman sebagai Hakim Konstitusi, tidak terhindarkan terutama dalam mengadili perkara Uji Materiil UU terhadap UUD 1945, tidak terkecuali perkara No.90/ PUU-XXI/2023, yang perkaranya sudah diputus dan putusannya bermasalah hukum yang problematik, akan tetapi publik masih menaruh harapan yang tinggi kepada MKMK agar menyelamatkan posisi kemandirian dan kemerdekaan MK dari hubungan keluarga yang memudahkan intervensi dan melahirkan conflict of interest.

KRISIS KEPERCAYAAN PUBLIK

Saat ini Presiden Jokowi dan Ketua MK Anwar Usman tengah menghadapi krisis kepercayaan publik yang sedang meluas hanya karena ada dugaan Nepotisme dalam Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023, tanggal 16 Oktober 2023 yang lalu. Pasalnya, publik melihat fenomena dinasti di dalam pemerintahan yang dibangun atas dasar nepotisme, sebagai sesuatu yang dilarang dan diancam dengan pidana tetapi banyak pihak tidak memperdulikan itu bahkan sudah merasuk pada pimpinan Lembaga Tinggi Negara di Eksekutif dan Yudikatif.

Baca Juga :   Bernando Seran: Mantan Ketua KPK Agus Raharjo Bisa Dipidanakan

Akibat hubungan berbasiskan pada dugaan Nepotisme, maka publik melihat Anwar Usman dalam mengelola manajemen MK-pun dilalukan secara tidak profesional, menabrak rambu-rambu Hukum Acara, tidak membangun perangkat MKMK yang memadai sebagai alat kontrol terhadap MK, bahkan cenderung menutup diri dari kontrol publik, misalnya selama ini MK dibiarkan tanpa MKMK, MK dibiarkan tanpa Peraturan MK tentang Majelis Mahkamah Banding, tanpa MKMK Banding.

Juga sejumlah Peraturan MK yang dibuat Ketua MK Anwar  Usman seperti Peraturan MK No. 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan MK, diduga tidak diundangkan pada Lembaran Negara/Berita Negara, sebagaimana dapat dibaca dalam Peraturan MK No.1 Tahun 2023 itu tidak ada pernyataan bahwa Peraturan MK ini diundangkan dalam Berita Negara. Jika benar demikian maka implikasi hukumnya adalah pembentukan MKMK inipun tidak sah hukumnya.