Opini  

Bareskrim Polri Tolak Laporan TPDI Demi Status Sebagai Subordinasi di Bawaslu dan GAKUMDU

Avatar photo
Reporter : Redaksi Editor: Cyriakus Kiik

Oleh: Petrus Selestinus, Koordinator TPDI & PEREKAT Nusantara

KEKUASAAN yang bersumber dari semangat Dinasti Politik dan Nepotisme saat ini telah melanda supra struktur politik pada lintas lembaga tinggi negara dan diperkuat dengan kroni-kroni kekuasaan di lembaga negara, sehinga merupakan ancaman serius terhadap kedaulatan rakyat dan sistem demokrasi.

Advertisement
Scroll kebawah untuk lihat konten

Pemilu yang luber dan Jurdil merupakan asas pemilu yang dijamin konstitusi dan UU Pemilu. Bahkan pemilu dinyatakan sebagai sarana mewujudkan prinsip “kedaulatan berada di tangan rakyat” dan dilaksanakan menurut UUD, sehingga wajib dijunjung tinggi oleh siapapun juga.

Ketika hasil Pemilu dicoba dimanipulasi oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab dengan motif politik dan/atau ekonomi, demi memenangkan Paslon tertentu, maka di situlah kejahatan politik terjadi dan mengancam “daulat rakyat” dengan “daya rusak” yang tinggi terhadap sendi-sendi demokrasi.

KUALIFIKASI DELIK BIASA.

Karena itu, menjadi aneh dan tidak masuk diakal sehat publik ketika Bareskrim mengarahkan Para Advokat TPDI dan Perekat Nusantara melapor ke Bawaslu atau Gakumdu, dengan alasan persoalan Sirekap masuk yurisdiksi Bawaslu/Gakumdu.

Padahal, Sirekap sesungguhnya sebuah rekayasa teknologi Informasi Elektronik yang diduga dirancang dengan kemampuan memanipulasi penghitungan suara, sebagaimana dikonstatir oleh UU ITE dan diyakini publik sebagai biang kerok pembajakan suara rakyat secara massive.

Dengan demikian Sirekap itu, tidak tunduk pada UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan karena itu tidak tunduk pada yurisdiksi Bawaslu/Gakumdu, karena ia dikualifikasi sebagai delik biasa.

Begitu pula dengan publishitas yang massive dan terus menerus melalui Sirekap, jelas sebagai aksi “post truth” yang berdampak membangun persepsi publik agar percaya terhadap berita yang diduga sebagai berita bohong dan berpotensi menimbulkan keonaran di tengah rakyat.

Baca Juga :   Bawaslu Tanya Dasar KPU Hapus Diagram Real Count Sirekap KPU

Faktanya, saat ini rakyat sudah turun ke jalan, berhadap-hadapan antara yang pro dan yang kontra, terjadi polarisasi antara yang pro dan kontra di lapangan berhadapan dengan Polri.

MARWAH KEDAULATAN RAKYAT.

Di dalam pasal 1 angka 1 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu dikatakan bahwa Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan anggota DPRD, secara luber dan jurdil dalam Negara Kesatuan RI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.