Opini  

Masih Ada Waktu 4 Bulan Bagi Jokowi untuk Insaf

Avatar photo
Reporter : Redaksi Editor: Cyriakus Kiik

Oleh: Saiful Huda Ems

RAKYAT, pengusaha dan pekerja menolak TAPERA, partai politik seperti PDIP pun menolak TAPERA, terus yang mendukung Jokowi untuk memaksakan TAPERA itu siapa? Ingat, sebelumnya Kereta Cepat yang terancam rugi besar itu kemudian dicarikan solusinya oleh Pemerintah dengan menaikkan pajak kendaraan motor, yang mayoritas penggunanya Rakyat Kecil, kecuali untuk Motor Gede (Moge).

Advertisement
Scroll kebawah untuk lihat konten

Sedangkan kendaraan listrik disubsidi oleh Pemerintah besar-besaran, padahal pengguna kendaraan listrik itu ya mayoritas orang-orang berduit, apalagi pengusaha kendaraan listriknya, semuanya berduit dan ada pejabat-pejabat negaranya lagi. Biaya pendidikan untuk Perguruan Tinggi juga semakin melangit, dan ketika diprotes banyak rakyat atau Mahasiswa bahkan akademisi, Presiden Jokowi bilang kenaikan UKT ditunda tahun depan.

Sebetulnya ini managemen pemerintah maunya gimana dan seperti apa sih? Kok sepertinya berbagai kebijakan dilakukan secara serampangan dan keberpihakannya pada Rakyat Kecil semakin tak kelihatan, bahkan cenderung terlihat semakin banyak pemalakan pada mereka, meski dipayungi undang-undang hingga terlihat konstitusional? Apa sesungguhnya pemahaman Presiden Jokowi mengenai hukum itu? Fahamkah dia?

Demokrasi sudah dihancur leburkan, lembaga atau institusi-institusi negara banyak yang diobok-obok hingga banyak lembaga atau institusi-institusi negara yang sudah tidak berwibawa lagi. Praktik penegakan hukum semakin banyak mendapatkan cibiran dan tertawaan dari rakyat, penanganan krisis pangan dan krisis iklim semakin menunjukkan ketidak jelasan, namun koruptor-koruptor yang memiliki hubungan struktural dan fungsional dengan Pemerintahan Jokowi sudah semakin banyak bagai rumput-rumput liar di musim hujan.

Baca Juga :   Detik-detik Tergulingnya Rezim Jokowi