Diduga Kondisikan Pendamping Desa Dukung Salah Satu Parpol, TAPM Direkomendasikan Bawaslu ke BPSDM Kemendesa Untuk Diproses Lanjut

Avatar photo
Reporter : Redaksi Editor: Cyriakus Kiik

Ungaran, JurnalDemokrasi.com – Bawaslu Kabupaten Semarang merekomendasikan 2 (dua) orang Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (BPSDM) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia pada Jumat (29/12/2023).

Hal tersebut berawal dari laporan yang diterima Bawaslu Kabupaten Semarang pada Rabu (13/12/2023),  atas dugaan adanya pemaksaan disertai ancaman kepada Pendamping Desa (PD) agar mendukung salah satu Partai Politik dan tokoh tertentu, yang dilakukan oleh TAPM atau terlapor berinisal IN dan IM.

Advertisement
Scroll kebawah untuk lihat konten

Dikutip dari situs resmi Bawaslu Kabupaten Semarang: semarangkab.bawaslu.go.id, Jumat (29/12/2023), Ketua Bawaslu Kabupaten Semarang, Agus Riyanto membenarkan adanya laporan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oknum TAPM.

“Ya benar, ada laporan yang kami terima, melaporkan adanya pemaksaan disertai ancaman kepada pendamping desa untuk mendukung serta mensosialisasikan partai politik dan seorang tokoh. Sudah kami tindaklanjuti dan dalami dari sisi dugaan pidana pemilu dan dugaan pelanggaran undang-undang lainnya, kami sudah lakukan rapat pleno kemarin hari Kamis 28 Desember 2023,” ucap Agus.

Baca Juga :   Herman 'Marhaenis Soekarno' Seran, Caleg PDIP Dapil NTT 7 Siap Mendorong Akselerasi Pembangunan Wilayah Perbatasan RI-Timor Leste-Australia