DPD RI Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024, Ini Dasar Hukumnya

Avatar photo
Reporter : Redaksi Editor: Cyriakus Kiik

Jakarta, JurnalDemokrasi.com – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) sepakat membentuk Panitia Khusus atau Pansus Kecurangan Pemilu pada 5 Maret 2024. Pembentukan Pansus itu untuk mengungkap dugaan pelanggaran dan kecurangan Pemilu 2024.

Anggota DPD asal Sulawesi Selatan, Tamsil Linrung mengatakan, usulan pembentukan Pansus sudah dia ajukan kepada Ketua DPD RI, La Nyalla Mahmud Mattalitti, sejak Agustus 2023.

Advertisement
Scroll kebawah untuk lihat konten

“Pansus pada dasarnya merupakan salah satu bagian alat kelengkapan DPD yg dibentuk jika diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas khusus”, ungkap Tamsil Linrung sebagaimana diberitakan Transformasinusa.com.

Berikut Dasar Pembentukan Pansus DPD RI :

Alat kelengkapan DPD dijelaskan dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MD3 sebagai berikut:

Pasal 259:
(1) Alat kelengkapan DPD terdiri atas:
a. Pimpinan;
b. Panitia Musyawarah;
c. panitia kerja;
d. Panitia Perancang Undang-Undang;
e. Panitia Urusan Rumah Tangga;
f. Badan Kehormatan; dan
g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, susunan, serta wewenang dan tugas alat kelengkapan DPD diatur dalam peraturan DPD tentang tata tertib.

Pasal di atas bisa dijelaskan bahwa kedudukan Pansus di UU MD3 tidak diatur secara eksplisit tetapi merupakan bagian dari alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna berdasarkan Pasal 259 Ayat 1 huruf g yang berbunyi: “Alat kelengkapan DPD terdiri atas: g) alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna”.

Sedangkan pembentukannya diatur lebih lanjut melalui peraturan DPD tentang Tatib berdasarkan pendelegasian UU MD 3 Pasal 259 ayat 2 yang berbunyi: “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, susunan, serta wewenang dan tugas alat kelengkapan DPD diatur dalam peraturan DPD tentang tata tertib”.

Baca Juga :   Membangun NTT dari Desa! (Edisi 3)

Keberadaan Pansus sebagai alat kelengkapan DPD diatur dalam Peraturan DPD Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tatib. Pasal 39 ayat 4 huruf d berbunyi: Alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas: d) Panitia Khusus.

Sedangkan untuk pembentukan, keanggotaan, serta masa kerja Pansus diatur dalam beberapa pasal sebagai berikut:

Pasal 120
(1) Panitia Khusus merupakan alat kelengkapan DPD yang bersifat sementara yang dibentuk dalam sidang paripurna.

(2) Pembentukan Panitia Khusus dapat diusulkan oleh Komite, Panitia Perancang Undang-Undang dan/atau Anggota dalam rapat pleno Panitia Musyawarah.

Pasal 121
(1) Keanggotaan Panitia Khusus paling banyak 15 (lima belas) orang Anggota.

(2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pimpinan Panitia Khusus dan Anggota Panitia Khusus.

(3) Keanggotaan Panitia Khusus berasal dari perwakilan alat kelengkapan dan/atau kelompok provinsi yang ditetapkan oleh sidang paripurna.

(4) Dalam hal terdapat usulan perubahan keanggotaan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPD yang dilaporkan dalam sidang paripurna terdekat dan disampaikan kepada Anggota yang bersangkutan.