MEMBANGUN NTT DARI DESA! (Edisi 4)

Avatar photo
Reporter : Redaksi Editor: Cyriakus Kiik

Wawancara Singkat dengan Ir. Thomas Seran, MM (Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah NTT)

Pewawancara: Benyamin Mali – Diaspora Malaka Jakarta

Advertisement
Scroll kebawah untuk lihat konten

Wawancara saya dengan Ir. Thoser dalam Edisi 3 menyinggung cita-cita dan harapan Ir. Thoser : “Membangun Desa Mandiri untuk Kemajuan NTT”. Kali ini wawancara masih berlanjut dengan menanyai lebih jauh seluk-beluk “Desa Mandiri” ini dalam konteks “Indeks Pembangunan Desa” (IPD) yang dikemukakan oleh BPS (Badan Pusat Statistik) dan “Indeks Desa Membangun” (IDM) yang dikemukakan Kemendesa PDTT, dan ‘Indeks Pembangunan manusia” (IPM) yang digunakan UNDP (United Nations Development Program).

TANYA: Ada dua alat pengukur untuk menetapkan suatu desa sebagai ‘desa mandiri’ yang dipakai oleh dua lembaga negara, yaitu BPS (Badan Pusat Statistik) dan Kemendesa PDTT (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi). Dari dua alat ukur ini, mana yang berlaku?

JAWAB: Saya tidak tahu persis tentang hal itu. Tetapi saya pikir, kedua alat ukur sah dan berlaku. Maka patut dijadikan pedoman dalam menetapkan status suatu desa sebagai ‘desa mandiri’ atau ‘belum mandiri’. Indeks yang dikemukakan oleh BPS yang dirilis 4 tahun sekali didasarkan pada penilaian terhadap 5 dimensi: ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, aksesibilitas/transportasi, pelayanan umum, dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Dari kelima dimensi ini, BPS menetapkan 3 kelas atau kelompok desa: (1) Desa Mandiri, (2) Desa Berkembang, dan (3) Desa Tertinggal.

Lain halnya dengan Indeks Desa Membangun (IDM) yang dikemukakan oleh Kemendesa PDTT. Penilaiannya didasarkan pada data yang dikumpulkan setiap tahun oleh pendamping desa. IDM menggunakan 3 dimensi penilaian yaitu: sosial, ekonomi, dan budaya. Dari ketiga dimensi ini, Kemendesa PDTT menetapkan 5 kelas / kelompok desa: (1) Desa Mandiri, (2) Desa maju, (3) Desa Berkembang, (4) Desa Tertinggal, dan (5) Desa sangat Tertinggal.

Baca Juga :   Dulu Mati-matian Bela Prabowo hingga Ditahan, Kini Mayjen Soenarko Malah Balik Melawan

TANYA: Yang termasuk dalam ‘pelayanan dasar’ di desa itu apa saja?

JAWAB: Apa yang termasuk dalam ‘pelayanan dasar’ itu – sesuai ketentuan Undang-Undang Desa Pasal 74 ayat (1) adalah pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Tidak hanya terkait kebutuhan-kebutuhan primer : kebutuhan pangan, sandang, dan papan.

Dalam kegiatan membangun desa, diharapkan Kepala Desa beserta seluruh Aparat Desa lebih mengutamakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pemenuhan akses masyarakat terhadap pelayanan sosial dasar: pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Hal ini terkait dengan pentingnya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia, yang menjadi alat ukur lain untuk menentukan kelas suatu daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) dan negara.

Pendidikan dimaksudkan untuk mencetak manusia-manusia berkualitas yang cerdas otaknya dan unggul karakternya. Dengan SDM yang berkualitas baik inilah akan lahir manusia-manusia pembangun dan manusia-manusia yang akan mengubah masyarakat menjadi semakin maju, mandiri, demokratis, adil dan beradab. Ideal pendidikan di atas perlu bahkan harus ditunjang dengan pelayanan dasar ‘kesehatan’ yang baik oleh balai-balai pengobatan, semisal Puskesmas. Hanya dengan kesehatan yang baik, jutaan sel dalam tubuh manusia dapat berfungsi optimal. Anak-anak dapat mengikuti pelajaran dengan penuh perhatian, dan belajar dengan rajin. Orang dewasa dapat bekerja mencari nafkah tanpa gangguan penyakit. Sedangkan ‘infrastruktur dasar’ seperti jalan raya diperlukan untuk memudahkan mobilitas masyarakat ke mana saja.

Dengan semua itu pemberdayaan masyarakat desa kiranya dapat terlaksana dengan baik pula.

TANYA: Dari mana Desa mendapatkan dana untuk melaksanakan pelayanan-pelayanan dasar itu?

JAWAB: Salah satu sumber dana, kalau saya tidak salah, adalah “DANA DESA” yang setiap tahun dikucurkan oleh Pemerintah. Dana ini tentu saja dapat dikelola untuk meningkatkan kualitas dan akses masyarakat desa terhadap pelayanan sosial dasardi bidang Kesehatan, Pendidikan, dan infrastruktur.

Baca Juga :   Hadapi Jake Paul pada 20 Juli, Mike Tyson Mengaku Takut Setengah Mati

Di bidang kesehatan, misalnya untuk pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan seperti: a) air bersih berskala Desa; b) sanitasi lingkungan; c) jambanisasi; d) mandi, cuci, kakus (MCK); e) mobil ambulance Desa; f) alat bantu penyandang disabilitas; g) panti rehabilitasi penyandang disabilitas; h) balai pengobatan; i) posyandu; dan

Di bidang pendidikan dan kebudayaan, misalnya untuk pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana seperti: a) taman bacaan masyarakat; b) bangunan PAUD; c) buku dan peralatan belajar PAUD lainnya; d) wahana permainan anak di PAUD; e) taman belajar keagamaan; f) bangunan perpustakaan Desa; g) buku/bahan bacaan; h) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat; i) sanggar seni; j) peralatan kesenian.