Partai Buruh Tolak Keras Aturan Caleg RT/RW Harus Mundur

Avatar photo
Reporter : Redaksi Editor: Cyriakus Kiik

Jakarta, JurnalDemokrasi.com – Kebijakan KPU yang meminta caleg dengan profesi pengurus RT/RW untuk mundur dari jabatannya adalah salah besar. Sebab, pengurus RT/RW bukan karyawan Pemda. Karena itulah Partai Buruh menolak kebijakan tersebut

“Permintaan KPU dan KPU Daerah atau KPUD kepada partai politik agar menyertakan bukti surat pemberhentian terhadap calon anggota legislatif atau caleg yang berprofesi sebagai pengurus RT/RW menyimpang dari aturan konstitusi dan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”, demikian penegasan Ketua Tim Khusus (Katimsus) Komite Eksekutif/ Executive Committee (Exco) Pusat
Partai Buruh Said Salahudin dalam rilis tertulis yang diterima JurnalDemokrasi.com, Rabu (27/09/2023) malam.

Advertisement
Scroll kebawah untuk lihat konten

Mengutip Pasal 240 ayat (1) huruf (k) dan ayat (2) huruf (h) UU Pemilu, kata Salahudin, caleg yang berprofesi sebagai direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada BUMN/BUMD atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, diwajibkan mundur dari jabatannya yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.

“Norma ini haruslah dibaca secara teliti dan komprehensif”, kata Salahudin.

Menurut dia, subjek hukum yang diwajibkan mundur menurut aturan itu adalah caleg yang berprofesi sebagai direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan. Pertanyaannya, apakah RT/RW termasuk dalam profesi tersebut?

“Pengurus RT/RW jelas bukan direksi, komisaris, atau dewan pengawas BUMD/BUMD. Mereka juga bukan karyawan Pemda atau karyawan dari sebuah badan/instansi yang dibentuk oleh pemerintah daerah. RT/RW bukanlah bagian dari pemerintah, sebab pemerintahan hanya dibentuk sampai dengan tingkat desa/kelurahan”, katanya.

Oleh sebab itu, ketika KPU ingin mengaitkan antara profesi caleg dengan sumber keuangan negara, maka harus dilihat dulu kedudukan dan kejelasan subjek hukumnya.

Baca Juga :   Menjadi Anggota Dewan Perwakilan Daerah